Ucapan Selamat atas Pelantikan SBY-Boediono

Selamat atas dilantiknya
Presiden RI dan Wakil Presiden RI
Soesilo Bambang Yudhoyono dan Boediono





Fraksi Demokrat
DPRD Kota Bekasi
2009 - 2014

H. Andi Zabidi
Ketua

Zaiman Makmur Affan, SE, MM.Si
Sekretaris

Arwis Sembiring Meliala, SH
Anggota

H. Abadi Ika Setiawan, SE.
Anggota

H. Dadang Asgar Noor, SE, MM
Anggota

Hj. Ratu Tatu Sukarsih, S.Sos.I
Anggota

Ir. Hj. Heli Mulyaningsih
Anggota

Haeri Parani, SH
Anggota

Ronny Hermawan, SH.
Anggota

Sodikin
Anggota

Ir. Sugiarto
Anggota

S. Mulyanto, SH
Anggota

H. Azhar Laena, SE.
Anggota

PELANTIKAN PIMPINAN DPRD KOTA BEKASI BERJALAN LANCAR

KESALAHAN TULIS DAN PROSESI PELANTIKAN PIMPINAN DPRD KOTA BEKASI
Sedangkan untuk pelantikan pimpinan DPRD Kota Bekasi, yang acaranya dihadiri oleh eksekutif, seperti Walikota Bekasi Mochtar Mohamad (bukan Mochtar Mohammad atau Muhammad atau Muhamad - seperti yang ditulis di banyak media) dan Wakil Walikota Rahmat Effendi (bukan Efendy atau Efendi atau Effendy). Pelantikan lumayan berlangsung khidmat dan berjalan lancar. Namun di dalam rapat paripurna hanya ada satu interupsi oleh Wakil Ketua DPRD Tumai (bukan Tumay atau Toemay apalagi Two May).

Tumai, politisi PDIP (dan bukan PDP atau PDI atau DIP - seperti ada beberapa media menuliskannya) mengingatkan PJS Ketua Dewan, Arwis Sembiring (dari fraksi Partai Demokrat dan bukan dari PKS meskipun mirip dengan nama Tiffatul Sembiring, anggota DPR dari fraksi PKS yang kini jadi menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jilid 2) , yang terlupa belum membuka secara resmi sidang paripurna istimewa tersebut.

Setelah prosesi sakral itu Ketua DPRD yang baru dilantik pun mengeluarkan pernyataan yang lumayan beda. Azhar Laena, yang akrab dipanggil Aal ini mengatakan bahwa posisi legislatif - eksekutif sejajar. Menurut politisi muda yang belum banyak pengalaman politiknya ini, namun profesional di bidang usaha ketenagakerjaan dan anggota keluarga besar pemilik Laena Group ini menegaskan bahwa posisi lembaga yang dipimpinnya ini sejatinya memang sejajar dengan eksekutif.

Apakah ini berarti sebagai bentuk peringatan dini buat eksekutif? Politisi muda bernampilan murah tenang ini hanya mengatakan pengembalian fungsi dan posisi tersebut sesuai dengan Undang-Undang. "Saya tidak mengatakan jika DPRD sebelumnya lemah, tetapi saya hanya ingin mengembalikan pada Undang-Undang saja bahwa antara legislatif dan eksekutif kedudukannya sejajar," papar Aal.

Selain itu Azhar Laena (dan bukan pemilik yayasan Al Azhar seperti kata media, tetapi anggota keluarga dari Laena Group - saya tersenyum) mengatakan " fokus Pimpinan Dewan dalam waktu dekat ini adalah segera akan membentuk alat kelengkapan dewan. Dengan kelengkapan dewan tersebut diharapkan fungsi DPRD akan berjalan lebih optimal. Selain itu DPRD akan segera membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sudah diserahkanm pihak eksekutif beberapa waktu yang lalu," jelasnya. "Kita sudah berkomitmen untuk segera membahas RAPBD dan mengesahkannya tepat waktu," janji Aal kepada wartawan setelah diangkat sumpah pada pelantikan itu.

Pernyataan Azhar Laena ini ditanggapi beragam oleh kalangan dari dalam dan luar DPRD Kota Bekasi. Menurut salah satu anggota DPRD Sardi Effendi dari fraksi PKS, mengatakan bahwa jika pimpinan DPRD yang sekarang ini lebih memiliki fokus yang jelas. "Memang masalah pembahasan RAPBD menjadi agenda penting dan mesti didorong oelh pimpinan DPRD", ujar politisi muda ini.

Dukungan lain mengalir dari kalangan LSM, menurut penasihat Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD), Alie Akbar mengatakan apa yang disampaikan oleh Azhar Laena untuk melakukan reposisi DPRD sebagai langkah yang berani. "Tetapi mesti dibuktikan karena posisi Azhar sendiri di antara pimpinan Dewan cukup terjepit," ungkap mantan Ketua LBH Kota Bekasi tersebut.

Di lain pihak ada yang memandang skeptis atas pernyataan Ketua DPRD tersebut. "Menurut saya apa yang disampaikan Ketua DPRD masih normatif saja," ujar Wakil Ketua Fraksi Amanat Persatuan, M. Said.

BELAJAR DAN HIKMAH DARI DUA PELANTIKAN
Dua kejadian besar Pelantikan tersebut di atas buat saya yang semuanya saya anggap penting itu karena yang satu untuk kelanjutan kepemimpinan negeri ini, sementara yang satu lagi untuk kelanjutan demokrasi di Kota Bekasi, memberikan sinyal-sinyal atau pertanda. Saya memang bukan peramal. Setidaknya saya mengambil hikmah dari perilaku dan ucapan para politisi di pentas politik tahun ini.

Tanda-tanda dari "belepotannya" Ketua MPR melantik Presiden SBY sebagai pelajaran dan peringatan bahwa memang akan terjadi sesuatu dalam hubungan politik di antara petinggi pimpinan negeri ini. Demikian pula pernyataan antara Ketua DPRD Kota Bekasi yang baru dilantik, Azhar Laena dengan koleganya di dewan yang menggambarkan inilah sebenarnya wajah perpolitikan di negeri tercinta kita. Lihat saja nanti...

Berikut berita terkait tentang pelantikan tanggal 20 Oktober 2009

Hari ini SBY-Boediono dilantik

	SBY terpilih sebagai kepala negara untuk periode kedua

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono berlangsung di gedung MPR, Selasa 20 Oktober 2009.

Dalam jadwal resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat, prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden akan dimulai pada pukul 10.00 WIB, dipimpin Ketua MPR, Taufiq Kiemas.

Sebelum pengambilan sumpah, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin akan membacakan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu.

Usai pengambilan sumpah, acara akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono, serta kelima Pimpinan MPR, dan selanjutnya, Presiden SBY akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato awal masa jabatannya pada pukul.

Para mantan presiden RI diundang untuk menghadiri prosesi pelantikan ini. Namun belum diketahui apakah mantan presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, akan menghadiri acara ini.

Masa jabatan kedua

SBY terpilih sebagai kepala negara untuk periode keduanya. Sementara Wakil Presiden, Boediono menggantikan Muhammad Jusuf Kalla.

	SBY meraih 60% suara lebih dalam Pilpres.

Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden masa jabatan 2009-2014. Sebagai pasangan yang dipilih lebih dari 60 persen pemilih, maka legalitas pasangan ini tampaknya tak perlu lagi dipertanyakan.

Namun, kemenangan telak Yudhoyono dan dominannya Partai Demokrat beserta koalisinya di parlemen dikhawatirkan menjurus pada sebuah pemerintahan yang tak lagi demokratis tanpa pengawasan dan kritikan.

18 Agustus 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono- Budiono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, yang meraih 60% suara lebih dalam pemilihan presiden.

Kemenangan Yudhoyono ini mempertegas dominasi Partai Demokrat yang meraup kursi terbanyak di parlemen. Awal Oktober lalu, 560 anggota DPR yang didominasi partai koalisi Demokrat dilantik.

Dengan kondisi ini sejumlah pihak khawatir, pemerintahan Yudhoyono lima tahun ke depan akan berjalan menjadi sangat dominan tanpa adanya kekuatan oposisi yang berarti.

Pengamat politik Sunny Tanuwidjaja mengatakan wajah pemerintahan lima tahun mendatang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan wajah pemerintahan yang lalu.

Sunny menambahkan dengan kondisi seperti itu maka kemungkinan eksekutif memiliki kekuasaan sangat dominan terbuka lebar. Apalagi legitimasi pasangan Yudhoyono-Budiono sangat kuat karena memenangkan mayoritas suara dalam pemilihan presiden.

PDI Perjuangan tegaskan akan tetap menjadi oposisi Budiman Sudjatmiko

Pengamat politik Sukardi Rinakit juga melihat peluang dominannya eksekutif sangat besar. Namun dia menegaskan peluang pemerintahan mendatang menjadi sebuah pemerintahan yang otoriter sangat kecil.

Sukardi berharap, agar dominasi eksekutif tidak berlebihan, masih ada partai politik yang bersedia berada di luar lingkaran kekuasaan sebagai oposisi untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Untuk hal ini, Sukardi masih menaruh harapan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terbiasa menjadi oposisi.

Politisi partai berlambang kepala banteng Budiman Sujatmiko menjamin partainya akan tetap kritis terhadap semua kebijakan pemerintah.

Soal kekhawatiran akan muncul pemerintahan yang terlalu dominan, dijawab oleh presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir. Menurut dia pengawasan terhadap kinerja pemerintah tetap terjaga selama institusi DPR masih berdiri.

Jika suara oposisi di parlemen semakin kecil dan nyaris tak berarti maka sebagian kalangan berharap tekanan-tekanan dari masyarakatlah yang bisa ikut mengontrol jalannya pemerintahan. Dan ada harapan pula sekecil apapun suara oposisi tetap akan memberikan pengaruh pada jalannya pemerintahan.

Pelantikan Presiden RI VS Ketua DPRD Kota Bekasi : SALAH UCAP vs SALAH TULIS

Mulai dari Ketua MPR ’Belepotan’ Pimpin Sidang hingga PJS Ketua DPRD Kota Bekasi Lupa Membuka Sidang

Bekasi, dobeldobel.com
Hari ini ada dua peristiwa penting yang dalam pantauan saya di wilayah DKI Jakarta dan Kota Bekasi. Bila di ibukota, tanggal 20 Oktober 2009 jam 10.00 pelantikan Presiden RI periode 2009-2014 SBY - Boediono maka di Kota Bekasi pada saat yang bersamaan adalah pelantikan pimpinan DPRD Kota Bekasi yang diketuai Azhar Laena fraksi Demokrat dan wakil-wakilnya, Sutriyono dari fraksi PKS, Tumai dari fraksi PDIP dan Yusuf Nasih dari fraksi partai Golkar.

JAKARTA -- Sidang Paripurna MPR RI dengan agenda pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono, yang seharusnya khidmat, diwarnai keriuhan. Itu terjadi ketika Ketua MPR Taufiq Kiemas beberapa kali melakukan kesalahan.

Kalau mau diperhatikan apa persamaan dan perbedaannya antara kedua pelantikan itu adalah prosesi yang terjadi antara pelaksana prosesi, dimana yang satu levelnya nasional dan yang lainnya daerah. Presiden RI dan Wakilnya yang dilantik oleh ketua MPR RI (yang juga baru terpilih), Taufik Kiemas, banyak menyisakan kejadian unik dan menggelikan. Yang satu adalah seringnya sang Ketua MPR menyebut nama orang, sedangkan yang lainnya seringnya salah tulis nama orang penting oleh beberapa media massa.

KETUA MPR : SERING SALAH SEBUT (SALAH PANGGIL) HINGGA 7 X

Selama memimpin sidang mulai pukul 10.00 di ruang sidang paripurna MPR, Selasa 20 Oktober, setidaknya Kiemas melakukan tujuh kali kesalahan. Pertama, ketika menyebut daftar tamu kehormatan, nama mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) dan mantan Presiden B.J. Habibie terlewati.

"Mohon maaf, terlewat. Yang terhormat Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden Ketiga Indonesia Jusuf Badarudin Habibie," kata Kiemas dengan kalimat agak terbata-bata, sambil membolak-balik teks yang ada di depannya. Menyebut nama Habibie ini pun salah (kesalahan kedua). Yang benar: Baharudin Jusuf Habibie.

Saat itu SBY tetap tenang dan belum bereaksi. Habibie yang duduk di balkon atas hanya tersenyum simpul seperti memaafkan kesalahan kecil Kiemas itu. Begitu pula JK. Kesalahan berikutnya terjadi ketika Kiemas menyebut nama pemimpin dan utusan negara sahabat. Dengan gagap dan patah-patah Kiemas menyebut nama mereka satu per satu.

Yang paling mencolok (kesalahan ketiga) ketika Kiemas menyebut nama perwakilan pemerintah Sri Lanka. Nama depan pemimpin itu ada huruf W. Saat mengeja huruf W dalam pelafalan Inggris, Kiemas menyebut "W double". Padahal, seharusnya dibaca "double yu". Saat itu pejabat yang merupakan perwakilan pemerintah Sri Lanka sempat berdiri dengan wajah merengut.

Sejumlah pemimpin negara sahabat memang hadir. Mereka, antara lain, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak, Presiden Republik Demokratik Timor Leste Jose Ramos Horta, dan Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah.

Nah, di sinilah Presiden SBY mulai merasa tidak nyaman. Duduk di kursi sisi selatan dari Kiemas, alisnya berkenyit. Pandangannya tak bisa menatap lurus ke hadirin karena sering menoleh kepada Kiemas yang tidak tepat membaca nama-nama perwakilan negara sahabat itu.

Pelafalan Kiemas pada gelar dan kata sapaan pun tak terlalu bagus. Kiemas menyebut mister dengan gaya Jawa menjadi mester (kesalahan keempat). Saat memanggil SBY untuk menandatangani berita acara pelantikan, ayah Puan Maharani itu keseleo lidah. "Susilo dokter Bambang Yudhoyono," katanya (kesalahan kelima). Padahal, seharusnya Doktor Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu SBY kembali menoleh kepada Kiemas.

Kesalahan berkali-kali itu, agaknya, mulai menjadi rasan-rasan sejumlah peserta sidang. Mendagri Mardiyanto, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan beberapa menteri lain terlihat saling berbisik, kemudian tertawa.

Ketika membaca sambutan setelah penandatanganan berita acara pelantikan, dia menyebutkan presiden dan wakil presiden Indonesia selanjutnya adalah SBY dan Boediono. Namun, kembali saat menyebut SBY, dia mengatakan "Susilo dokter Bambang Yudhoyono�� (kesalahan keenam). Lalu dia berhenti beberapa detik sambil membolak-balik kertas. Dia melanjutkan kalimatnya, "Selama lima tahun". Kemudian berhenti lagi. Kali ini agak lama. Dia kemudian menyebut, "Dan Profesor Boediono sebagai wakil presiden ... selama lima tahun."

Kesalahan berikutnya (ketujuh) terjadi menjelang akhir sidang. Saat itu Kiemas bermaksud menutup sidang karena mengira teks yang dia baca sudah habis. "Demikian ...," katanya, lalu terdiam. Tapi, dia tak jadi menutup sidang. Rupanya, masih ada satu halaman yang harus dia baca. ��Ee.., kepada Bapak Muhammad Jusuf Kalla, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas segala yang telah dilakukan selama ini," tuturnya. Kali ini suara gemuruh tawa yang tertahan mulai terdengar di dalam gedung.

Dikonfirmasi seusai sidang paripurna soal salah menyebut nama SBY, Kiemas menjelaskan bahwa dia tidak terbiasa menyebut nama lengkap Presiden SBY beserta gelarnya. "Menyebut nama asli agak-agak susah. Biasanya kan Pak SBY,�� katanya. Suami Megawati itu merasa kesalahan yang dilakukannya sangat manusiawi. Termasuk saat kebablasan membuka halaman, sehingga nama penting seperti Jusuf Kalla sampai terlewatkan.

"Manusiawilah. Nomor halamannya kecil di bawah," kata Kiemas yang mengaku sudah berlatih membaca teks pidato tersebut. Sekretaris FPDIP di MPR Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah meminta kepada Sekjen MPR agar tidak terlalu banyak pidato panjang. Sebab, sidang paripurna tersebut hanya seremoni pelantikan. "Karena orang baru yang juga baru sekali memimpin, jangan-jangan masih grogi," candanya.

Ganjar mengakui, ke depan memang tidak boleh terjadi lagi banyak kesalahan seperti itu. Tapi, sejauh ini dia meyakini peristiwa "salah baca" tersebut tidak sampai mengurangi kewibawaan MPR. Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Anas Urbaningrum menyindir "penampilan buruk" Kiemas itu. Dia mengatakan, Kiemas mungkin ingin memberikan kesan khusus dalam sidang paripurna pelantikan SBY-Boediono. "Suasana lebih cair, sedikit lebih santai. Ada kesempatan untuk senyum dan tertawa kecil. Jadi, menyegarkan," kata Anas.

Komentar lebih pedas datang dari Wakil Ketua DPD Laode Ida. Menurut dia, kekeliruan berulang-ulang Kiemas itu membuat kewibawaan MPR berkurang. "Kesakralan pelantikan presiden dan Wapres semakin rendah,�� ujar senator dari Sulawesi Tenggara itu.

Di bagian lain, kesalahan dalam sidang paripurna pelantikan presiden itu menunjukkan kurangnya persiapan MPR. Aktivis Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahuddin menyatakan, sidang paripurna tersebut disaksikan dunia internasional. Hal itu bisa memberikan catatan negatif kepada yang melihatnya.

"Dunia akan menganggap Indonesia tidak cakap dalam mengelola sebuah sidang,�� kata Said. Seharusnya MPR melakukan persiapan matang. Sebab, sejumlah kepala negara juga hadir di pelantikan itu. Said mencatat, kesalahan-kesalahan kecil yang cukup mengganggu adalah penyampaian pidato Ketua MPR Taufiq Kiemas.

Politikus PDIP itu pada DPR periode sebelumnya dikenal sebagai anggota DPR yang kerap membolos. "Ketua MPR salah mengucapkan nama Susilo Bambang Yudhoyono dan terlihat kurang tepat menyebut nama kepala negara lain," ujarnya.

Ironisnya, kata Said, kesalahan kecil itu malah ditanggapi dengan riuh rendah oleh anggota MPR. Saat itu para anggota MPR terkesan berbicara sendiri untuk mengomentari kesalahan Kiemas. "Itu menunjukkan lemahnya kita saat mengelola sebuah sidang,�� kata Said. Seharusnya, kata dia, sidang dipersiapkan dengan baik, termasuk tata tertib yang harus dipatuhi peserta sidang.

Mengenai kesalahan penyebutan nama oleh Kiemas, Said menilai, hal itu menunjukkan bahwa politikus tua harus diganti secara bertahap oleh politikus muda. ��Kesalahan itu masih terjadi, padahal ketua MPR memegang teks. Bagaimana jika berbicara tanpa teks di sebuah forum internasional,�� tandasnya.